Bogor – Menjadi instansi besar dengan banyaknya satuan kerja di seluruh Indonesia membuat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memerlukan sistem penunjang dalam mencapai tujuan satu data kerja sama. Aplikasi Penyimpanan Publikasi Kerja Sama (P2MA) menjadi jawaban dalam pengelolaan data kerja sama di lingkungan Kemenkumham agar berjalan selaras. Hal tersebut dikuatkan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Kerja Sama Dalam Negeri dalam rangka Optimalisasi Fungsi Aplikasi P2MA yang dilaksanakan di Swiss-Bellin Hotel, Bogor (15/03).
Hadir langsung dalam kegiatan, Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama, Hantor Situmorang, mengatakan bahwa optimalisasi fungsi P2MA perlu dilakukan karena masih terdapat data kerja sama yang belum sesuai dan selaras. Transformasi secara digital di bidang penyimpanan data kerja sama pun menjadi sangat penting dilaksanakan.
“Dengan adanya aplikasi P2MA ini, data kerja sama di lingkungan Kemenkumham diharapkan dapat selaras dan tersimpan rapi, tanpa ada alasan berkas hilang atau tertumpuk,” tegas Hantor.
Hantor menambahkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dengan aplikasi P2MA ini mampu mengakomodir permasalahan di bidang kerja sama yang sering terjadi seperti data yang disampaikan tidak sesuai, tidak update, dan belum adanya keseragaman dalam penyusunan naskah kerja sama.
“Kami telah melakukan pembaharuan demi mengoptimalkan fungsi P2MA, maka dari itu kami berharap dengan kegiatan ini mampu memberi saran dan masukan agar aplikasi ini lebih baik dan dikenal lebih luas,” tutup Hantor.
Kemenkumham telah meluncurkan aplikasi P2MA di tahun 2021 yang dapat diakses baik mitra kerja sama maupun masyarakat sebagai bentuk pelayanan publik. Adapun manfaat dari aplikasi ini adalah publik dapat mengetahui kerja sama yang dilakukan Kemenkumham dengan instansi pemerintah/lembaga maupun non lembaga lain sebagai bentuk peningkatan kinerja birokrasi di lingkungan Kemenkumham.
Kegiatan rapat koordinasi kerja sama yang berlangsung selama tiga hari pada tanggal 15-17 Maret 2023 ini dihadiri oleh para operator P2MA dari 11 unit utama dan 33 kantor wilayah Kemenkumham di seluruh Indonesia. Diharap dengan kegiatan ini, fungsi P2MA di lingkungan Kemenkumham dapat di optimalisasikan secara efektif dan efisien sehingga terciptanya satu data kerja sama. (Kiki)
